Utopia Berburu Bangku Sekolah

Utopia Berburu Bangku Sekolah
Oleh Ira Musmirah

Selasa, 6 Juli 2010
Penerimaan siswa baru (PSB) tahun ajaran 2010/2011 sudah dibuka. Semua anak didik yang lulus sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sederajat sedang berburu bangku sekolah. Mereka mencari sekolah paling baik yang dapat memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik pula bagi dirinya. Setidaknya, dengan memperoleh sekolah yang demikian, yang mereka dapat selama belajar nantinya bisa menjadi modal bagi masa depan di hari kelak.

Namun ironisnya, sangat sulit mencari dan mendapatkan sekolah paling baik (paling berkualitas) jika tidak memiliki modal keuangan yang memadai. Ini ibarat jauh panggang dari api. Mereka akan mengalami kesulitan mendapatkannya, terlebih lagi bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi karena pekerjaan orangtua bukanlah sebuah profesi yang memberikan pemasukan atau pendapatan yang besar, sebut saja kuli bangunan, tukang becak, dan seterusnya. Alih-alih bisa menyekolahkan ke tempat yang bermutu, untuk makan saja sudah kesusahan. Ini sesungguhnya persoalan yang sangat mendasar.

Akhirnya, bersekolah pun menjadi sebuah barang mahal, sangat sulit dijangkau dan besar kemungkinan bagi sebagian besar masyarakat kita masih merupakan sebuah hal yang langka. Realitas sosial di negeri ini menunjukkan bahwa sangat banyak orang miskin tidak bisa bersekolah karena mahalnya biaya pendidikan. Orang miskin pun akhirnya menjadi sulit berpendidikan (Moh. Yamin, 2009).

Mereka justru harus berhenti bersekolah atau tidak usah bersekolah karena biaya melanjutkan pendidikan atau bersekolah sudah sangat melangit. Kita bisa menemukan banyak orang miskin tidak mampu bersekolah di banyak tempat. Di sekitar wilayah pusat Kota Jakarta, dekat jembatan, lampu merah, dan sejenisnya, misalnya, sangat bertaburan orang miskin yang terpaksa menjadi gelandangan. Begitu juga di kota-kota lain di Indonesia, kondisinya sama dan memilukan.

Mereka terpaksa kehilangan masa depan. Mereka harus berhenti bersekolah karena susahnya membayar biaya pendidikan yang sangat luar biasa mahal. Pendidikan ibarat barang yang dijual di mal-mal yang dihargai dengan sangat tinggi. Ini merupakan sebuah keniscayaan tak terbantahkan. Banyak orang miskin, walaupun pintar, harus berhenti sekolah.

Yang menjadi pertanyaan, di manakah kehendak politik pemerintah dalam menuntaskan buta aksara? Haruskah para elite daerah di negeri ini selalu berpikiran kerdil dan sempit, sehingga yang selalu dikedepankan adalah kepentingan pribadi dan golongan?

Kenyataan politik selalu mengilustrasikan bahwa keberpihakan para penggawa negara terhadap nasib ribuan anak orang miskin sangat kecil. Walaupun tontonan mengenai potret banyak anak miskin di banyak tempat selalu terlihat dengan mata telanjang oleh para penyelenggara negara ketika mereka melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah, hal tersebut tampaknya tidak pernah menggerakkan hati mereka untuk bisa berbuat yang terbaik bagi semua. Hatinya seperti batu, tidak pernah tergerak untuk mau memperlihatkan kehendak dan komitmen guna melakukan sebuah perubahan bagi kehidupan anak-anak orang miskin. Ini merupakan sebuah kenyataan tak terbantahkan.

Ini merupakan sebuah ironi. Yang miskin pun menjadi masyarakat bodoh dan kemudian diperbudak oleh yang kaya, yang memiliki "duit" dan kekuasaan. Ini merupakan sebuah keniscayaan.

Karena itu, jangan banyak berharap akan terjadi sebuah perubahan tatanan kehidupan yang lebih baik ke depan. Yang terjadi justru sebaliknya, bangsa ini akan makin terpuruk dan terbelakang. Pasalnya, disparitas kehidupan masyarakat sangat melebar. Yang pintar menindas yang tidak pintar.

Bumi Indonesia pun akan tetap dibanjiri bencana kemanusiaan. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah haruskah hak setiap warga negara guna memperoleh pendidikan digagalkan karena faktor miskinnya ekonomi? Padahal Pasal 31 UUD 45 menyebutkan secara tegas bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya.

Perubahan Kebijakan

Kesan elitis yang selalu menyatakan bahwa pendidikan yang berkualitas selalu identik dengan biaya tinggi itu harus segera diubah. Pendidikan berkualitas jangan menggunakan pendekatan ekonomi karena ini akan mengakibatkan terjadinya komersialisasi pendidikan (kapitalisme). Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan selalu menitikberatkan pada karakter bangsa (Doni Koesoma A, 2007).

Oleh sebab itu, tanggung jawab penggawa negara harus menggelar itu, jangan ada diskriminasi pelayanan pendidikan. Menunjukkan sikap politik yang bisa merangkul semua adalah sebuah keniscayaan. Pendidikan menjadi hak setiap warga negara, maka harus dipraksiskan secara nyata. Marilah kita belajar untuk bersikap arif dan bijaksana, agar setiap yang kita lakukan bisa memberikan kemaslahatan bersama, bukan kemudaratan.

Berhentilah untuk berpandangan sektoral. Mengubah mindset yang sempit menuju terbuka dalam mencerna realitas sosial merupakan sebuah keniscayaan. Yang terpenting adalah memajukan dunia pendidikan, mendidik anak-anak bangsa agar berkualitas, tanpa pandang bulu. Itu harus menjadi agenda bersama untuk dijalankan.***

Penulis adalah dosen Universitas Islam Malang