Sains dalam kurikulum Sekolah Dasar

Sains dalam kurikulum Sekolah Dasar

Dari uraian di atas Sains adalah ilmu pengetahuan yang mempunyai Obyek, menggunakan metode Ilmiah sehingga perlu diajarkan di Sekolah Dasar. Setiap guru harus paham akan alasan mengapa sains perlu diajarkan di sekolah dasar. Ada berbagai alasan yang menyebabkan satu mata pelajaran itu dimasuk ke dalam kurikulum suatu sekolah. Usman Samatowa (2006) menegemukakan empat Alasan sains dimasukan dikurikulum Sekolah Dasar yaitu:

* Bahwa sains berfaedah Bagi suatu bangsa, kiranya tidak perlu dipersoalkan panjang lebar. Kesejahteraan materil suatu bangsa banyak sekali tergantung pada kemampuan bangsa itu dalam bidangsains, sebab sains merupakan dasar teknologi, sering disebut-sebut sebagai tulang punggung pembangunan. Pengetahuan dasar untuk teknologi ialah sains. Orang tidak menjadi Insinyur elektronika yang baik, atau dokter yang baik, tanpa dasar yang cukup luas mengenai berbagai gejala alam.
* Bila diajarkan sains menurut cara yang tepat, maka sains merupakan suatu mata pelajaran yang memberikan kesempatan berpikir kritis; misalnya sains diajarkan dengan mengikuti metode "menemukan sendiri". Dengan ini anak dihadapkan pada suatu masalah; umpamanya dapat dikemukakan suatu masalah demikian". Dapatkah tumbuhan hidup tanpa daun?" Anak diminta untuk mencari dan menyelidiki hal ini.
* Bila sains diajarkan melalui percobaan -percobaan yang dilakukan sendiri oleh anak. maka sains tidaklah merupakan mata pelajaran yang bersifat hafalan belaka.
* Mata pelajaran ini mempunyai: nilai – nilai pendidikan yaitu mempunyai potensi yang dapat membentuk keprbadian anak secara keseluruhan.

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA di SD/MI merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru.

Hakekat Sains dan Pembelajaran Sains di Sekolah Dasar

Hakekat Sains dan Pembelajaran Sains di Sekolah Dasar

Ilmu pengetahuan alam (IPA) atau Sains dalam arti sempit telah dijelaskan diatas merupakan disiplin ilmu yang terdiri dari physical sciences (ilmu fisik) dan life sciences (ilmu biologi). Yang termasuk physical sciences adalah ilmu-ilmu astronomi, kimia, geologi, mineralogi, meteorologi, dan fisika, sedangkan life science meliputi anatomi, fisiologi, zoologi, citologi, embriologi, mikrobiologi.

IPA (Sains) berupaya membangkitkan minat manusia agar mau meningkatkan kecerdasan dan pemahamannya tentang alam seisinya yang penuh dengan rahasia yang tak habis-habisnya. Dengan tersingkapnya tabir rahasia alam itu satu persatu, serta mengalirnya informasi yang dihasilkannya, jangkauan Sains semakin luas dan lahirlah sifat terapannya, yaitu teknologi adalah lebar. Namun dari waktu jarak tersebut semakin lama semakin sempit, sehingga semboyan " Sains hari ini adalah teknologi hari esok" merupakan semboyan yang berkali-kali dibuktikan oleh sejarah. Bahkan kini Sains dan teknologi manunggal menjadi budaya ilmu pengetahuan dan teknologi yang saling mengisi (komplementer), ibarat mata uang, yaitu satu sisinya mengandung hakikat Sains (the nature of Science) dan sisi yang lainnya mengandung makna teknologi (the meaning of technology).

IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Powler (dalam Wina-putra, 1992:122) bahwa IPA merupakan ilmu yang berhubungan dengan gejala-gejala alam dan kebendaan yang sistematis yang tersusun secara teratur, berlaku umum yang berupa kumpulan dari hasil obervasi dan eksperimen.

Mata pelajaran ini pula di gunakan dalam UN dan UASBN

Kedudukan ilmu pengetahuan alam (IPA)

Kedudukan ilmu pengetahuan alam (IPA)

Ilmu berkembang dengan pesat, yang pada dasarnya ilmu berkembang dari dua cabang utama yaitu filsafat alam yang kemudian menjadi rumpun ilmu-ilmu alam (the natural sciences) dan filsafat moral yang kemudian berkembang ke dalam ilmu-ilmu sosial (the social sciences). Ilmu-ilmu alam membagi menjadi dua kelompok yaitu ilmu alam (the physical sciences) dan ilmu hayat (the biological sciences) (Jujun. S. 2003). Ilmu alam ialah ilmu yang mempelajari zat yang membentuk alam semesta sedangkan ilmu hayat mempelajari makhluk hidup di dalamnya. Ilmu alam kemudian bercabang lagi menjadi fisika (mempelajari massa dan energi), kimia (mempelajari substansi zat), astronomi (mempelajari benda-benda langit dan ilmu bumi (the earth sciences) yang mempelajari bumi kita.

Telekomunikasi dan Informatika (Telematika) di Indonesia

Kamis, 06-04-2006

Diantara negara-negara ASEAN maupun negara-negara Asia Pasifik pada umumnya, penetrasi telepon tetap di Indonesia masih terbilang rendah. Berdasarkan data tahun 2004 teledensitas (telepon tetap) ASEAN adalah 6,6 per 100 penduduk, sedangkan di Indonesia sekitar 4,5 per 100 penduduk.

Berdasarkan data Telkom, teledensitas Indonesia pada bulan Juni 2005 adalah 46,89:1000 (46,89 sambungan telepon tetap kabel dan nirkabel per 1.000 penduduk), dengan teledensitas yang bervariasi antar divisi regional.

Sampai dengan Juni 2005 tercatat dengan kapasitas sentral Telkom sebesar 10.471.744 (exchange capacity), telah terpasang 10.269.259 saluran kabel telepon (installed lines), dan tersambung 9.168.811 sambungan telepon (line in service), dimana 92% merupakan sambungan kabel dan 8% sambungan nirkabel.

Dengan struktur industri telekomunikasi yang baru, monopoli telkom sebagai penyelenggara telepon tetap telah berakhir, namun Telkom masih tetap mendominasi pasar telepon tetap. Sampai Juni 2004, Telkom menguasai sekitar 82% pasar telepon tetap nirkabel (fixed wireless).

Masyarakat masih sangat bergantung pada pelayanan telepon umum, baik wartel maupun telepon umum koin / kartu (TUKK). Pada Juni 2004, kondisi pelayanan telepon umum di Indonesia adalah 0,36 TUKK untuk setiap 1.000 penduduk, sedangkan untuk wartel 1,65:1.000. Seperti layanan telepon pada umumnya, teledensitas telum di setiap divre pun bervariasi.

Pada periode 2000-2004, pertumbuhan telum (khususnya yang berbasis kabel)l di Indonesia mencapai 6% untuk wartel, sedangkan untuk telepon koin/kartu berkurang sekitar 10%.

Pada bulan Juni 2005 sekitar 80,48% pelanggan telepon kabel tetap adalah dari kategori residensial, 19,37% dari kategori bisnis dan sisanya 0,15% dari kategori sosial.

Dengan struktur industri telekomunikasi yang baru, baik Telkom maupun Indosat memiliki ijin penyelenggaraan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) dan Sambungan Langsung Internasional (SLI). Telkom yang telah mengoperasikan layanan SLInya (TIC007) sejak pertengahan 2004, pada akhir 2004 memiliki pangsa pasar sebesar 25% dari trafik SLI, dan sisanya 75% milik Indosat. Pada akhir 2004 total trafik SLI adalah 894,918 ribu menit trafik masuk dan 250,710 ribu menit trafik keluar, dengan kenaikan 34% secara keseluruhan.

Teledensitas ASEAN menurut data ITU 2004 adalah 6,62:100 untuk telepon tetap dan 20,83:100 untuk telepon selular.

Di Indonesia, telepon selular merupakan alternatif pengganti telepon kabel konvensional (fixed wireline) dengan densitas telepon selular sebesar 13,48:1.00, sekitar tiga kali lipat teledensitas telepon tetap yang sebesar 4,49:100.

Menurut data Asosiasi Telepon Selular Indonesia (ATSI), dalam periode tahun 1996-2005, pertumbuhan rata-rata pengguna ponsel di Indonesia adalah 63,7% per tahun. Jumlah pelanggan selular Indonesia diperkirakan mencapai 40 juta di akhir 2005. Meningkatnya jumlah pelanggan seluler berdampak pada menurunnya ARPU (average revenue per user) atau rata-rata pendapatan dari tiap pelanggan, dengan ARPU gabungan (pasca-bayar dan pra-bayar) tiga operator seluler terbesar tahun 2004 berkisar antara Rp.70.000-100.000,-.

Operator GSM mendominasi 99% pasar selular pada tahun 2004, sedangkan skema pembayaran selular didominasi pra-bayar (94%) dan sisanya 6% pasca-bayar.

Sarana penunjang akses informasi di Indonesia secara umum masih rendah. Jumlah PC per 100 penduduk Indonesia pada tahun 2004 hanya 1,36, masih jauh bila dibandingkan dengan Malaysia (19,70:100) dan Singapura (76,11:100). Jumlah pengguna internet pun masih rendah, yaitu 6,52 pengguna internet per 100 penduduk, dibandingkan dengan Malaysia (39,71:100) dan Singapura (56,12:100).

Menurut APJII, pada akhir 2004 terdapat sekitar 1.087.428 pelanggan dan sekitar 11.226.143 pengguna internet. Dengan populasi 257,76 juta, berarti sekitar 4,6% masyarakat adalah pengguna internet dan 0,4% pelanggan internet. Tahun 2005 diperkirakan akan terdapat 1.500.000 pelanggan dan 16.000.000 pengguna di Indonesia. Sebanyak 75% pelanggan dan pengguna internet berlokasi di Jakarta, 15% di Surabaya, 5% di daerah lain di pulau Jawa dan 5% sisanya di propinsi lainnya.

Dirjen Pos dan Telekomunikasi sampai akhir 2004 telah mengeluarkan sekitar 228 lisensi ISP, namun hanya sekitar 84 ISP yang diketahui beroperasi aktif.

Berdasarkan survei, TelkomNetIinstan merupakan ISP yang paling banyak digunakan (49,59%), disusul CBN (20,25%), Centrin (8,26%) dan IndosatNet (6,20%).

Secara gender di Indonesia diperkirakan lebih banyak pengguna internet adalah pria (75.86%) daripada wanita (24.14%). Ditinjau dari jenjang pendidikan, tingkat Sarjana adalah pengguna terbanyak (43%) selanjutnya tingkat SLTA (41%). Berdasarkan profesi menunjukkan bahwa mahasiswa yang paling banyak menggunakan internet (39%).

Berdasarkan lokasi, yang digunakan untuk mengakses internet adalah rumah sendiri, di kantor dan di warnet. Namun bagi mahasiswa, warnet merupakan tempat utama penggunaan internet, sedangkan bagi non mahasiswa, kantor merupakan tempat utama penggunaan internet.

Diperkirakan pada tahun 2003 terdapat sekitar 4.000 warnet. Berdasarkan distribusinya, kebanyakan warnet berlokasi di Pulau Jawa(84%).

Berdasarkan data ITU tahun 2004 terdapat sekitar 111.630 internet hosts Indonesia, atau 5,01 hosts per 100 penduduk. Jumlah tersebut masih kecil dibandingkan dengan Malaysia (54,10:100) dan Singapore (1.165,93:100).

Domain Tingkat Tinggi terbagi dua yaitu global TLD (gTLD) dan DTT per negara. Pada bulan Juni 2004 terdaftar 20.954 domain .id, belum termasuk yang menggunakan gTLD. Pada periode 1995- 2004 pertumbuhan rata-rata domain .id pertahun adalah 107%.

Hasil penelusuran dan kajian menunjukan bahwa prosentase jumlah website aktif go.id sebesar 76%,hal ini menandakan belum terjaganya kontinuitas proses pengelolaan dan perawatan situs agar tetap berlangsung dan ‘up-to date’. Khusus keberadaan website pemerintah di daerah yang hanya mencapai 25% menunjukan masih terjadinya digital devide antar daerah yang menguasai teknologi informasi/internet dan daerah yang kurang mendapat sarana dan prasarana pendukung.

Berdasarkan hasil pemetaan tahapan implementasi E-government pada go.id dan DT1 dan DT2 menunjukan bahwa sebagian besar institusi pemerintah masih menggunakan website sebagai media informasi dan publikasi (59% dan 68%). Hal ini dapat dipahami mengingat saat ini proses administrasi di instansi pemerintah masih dalam tahap transformasi dari manual ke elektronisasi.

Pencapaian tahap ke 2 (Prospecting/Electronic Service Delivery (ESD)) implementasi E-government sebesar 32% untuk domain .go.id dan 29% untuk situs pemerintah daerah menunjukkan pengembangan E-government yang masih minim, yaitu hingga tahap memberikan fungsi layanan kepada masyarakat dalam bentuk searching data, download dan forum/chatting dan fungsi lainnya.

Tidak tercapainya tahap 3 (Business Integration/Seamless Government) dan 4 (Business Transformation/Information Society) menunjukkan belum siapnya fungsi pelayanan masyarakat dengan cara transaksi online yang dilengkapi dengan kemampuan konfigurasi dan kostumasi.

Stasiun televisi Indonesia pada tahun 2002 berjumlah 63 stasiun televisi yang meliputi 16% TV swasta, 48% TV berlangganan dan 36% TV pemerintah atau TVRI. TV swasta yang berjumlah 10 stasiun, seluruhnya berdomisili di Jakarta.

Jumlah stasiun radio di Indonesia, pada tahun 2002 adalah sebesar 1.188 stasiun radio, dimana 95% berupa radio siaran swasta / non-pemerintah dan 5% radio pemerintah atau RRI.

Investasi Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi

* Selama periode tahun 2002-2005, nilai persetujuan investasi industri manufaktur TIK terbesar terjadi pada tahun 2004 dengan nilai persetujuan sebesar USD 461 juta. Tahun 2002, 2003, dan 2005 nilai persetujuan tertingginya tidak mencapai USD 162 juta.
* Nilai realisasi manufaktur TIK terbesar pada kurun waktu tahun 2004-2005 dialami pada tahun 2005 dengan nilai realisasi investasi sebesar USD 263 juta.
* Industri tabung dan katup elektronik serta komponen elektronik lainnya, seperti tahun-tahun sebelumnya, masih merupakan industri unggulan dalam penyerapan penanaman modal, baik untuk persetujuan maupun realisasinya, dengan pengecualian nilai persetujuan penanaman modal pada tahun 2003.
* Kenaikan nilai realisasi investasi industri manufaktur TIK pada tahun 2005 dibarengi dengan kenaikan nilai realisasi untuk proyek PMA Baru dan Perluasan. Pada proyek Baru, jika pada tahun 2004 nilainya mencapai USD 24,14 juta maka pada tahun 2005, nilainya berkembang menjadi USD 151,41 juta atau nilai realisasi pada proyek Baru berkembang menjadi 6 kali lipat. Demikian juga halnya dengan proyek Perluasan. Jika pada tahun 2004 nilai realisasinya mencapai USD 39,05 juta maka pada tahun 2005 nilai realisasinya berkembang menjadi USD 111,55 juta atau nilai realisasi pada proyek Perluasan berkembang menjadi hampir 3 kali lipat
* Pada tahun 2004, realisasi industri manufaktur TIK datang dari beberapa negara. Empat negara yang persentase nilai investasinya lebih besar dari 10 % dari nilai investasi total adalah Jepang, Korea Selatan, Singapura dan Gabungan. Sedangkan pada tahun 2005, hanya tinggal 2 negara yang nilai persentase realisasi investasinya cukup besar, yaitu Jepang dan Korea Selatan
* Pada realisasinya, jumlah tenaga kerja yang diserap industri manufaktur TIK mengalami kenaikan pada tahun 2005 jika dibandingkan dengan tahun 2004. Pada tahun 2004 direncanakan penyerapan 22.497 tenaga kerja, tetapi realisasinya hanya 3.253 tenaga kerja. Pada tahun 2005 direncanakan penyerapan 11.453 tenaga kerja, tetapi realisasinya mencapai 8.823 tenaga kerja.
* Selama empat tahun terakhir; tahun 2002, 2003, 2004, dan 2005; hanya 7 propinsi yang disetujui atau menerima dana investasi industri manufaktur TIK. Propinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Propinsi yang paling banyak disetujui untuk menyerap dana investasi dan paling banyak terealisasi proyek PMAnya untuk industri manufaktur TIK pada periode tahun 2002-2005 adalah Propinsi Jawa Barat.
* Realisasi industri jasa TIK pada periode tahun 2004-2005, nilai terbesar terjadi pada tahun 2005 dengan nilai realisasi investasi sebesar USD 6,70 juta.
* Industri perdagangan ekspor impor, distributor, dan kegiatan jasa lain yang berkaitan dengan komputer banyak diminati investor dengan nilai realisasi sebesar USD 4,25 juta atau sekitar 63,4 % dari total realisasi industri jasa TIK pada tahun 2005
* Nilai realisasi investasi proyek PMA Baru pada tahun 2005 mencapai USD 2,7 juta
* Pada tahun 2005, realisasi proyek Alih status merupakan yang terbesar. Nilai realisasinya adalah USD 3,24 juta atau setara dengan 48,4 % dari total nilai invesasi industri jasa TIK. Realisasi poyek Baru mempunyai nilai kedua terbesar.
* Pada tahun 2004, realisasi industri jasa TIK datang dari beberapa negara. Lima negara yang persentase nilai investasinya lebih besar dari 10 % nilai investasi total adalah Korea Selatan, Australia, Inggris, Rusia dan Gabungan. Sedangkan pada tahun 2005, hanya tinggal 3 negara yang nilai persentase realisasi investasinya lebih besar dari 10 % nilai investasi total, yaitu Jepang, Singapura, dan Gabungan (Tabel 2.15).
* Pada data Persetujuan proyek PMA industri jasa TIK, tenaga kerja yang direncanakan diserap pada periode tahun 2004-2005 mencapai nilai terbesarnya pada tahun 2005 untuk tenaga lokal (tenaga kerja bangsa Indonesia, TKI); tetapi untuk tenaga kerja asing (TKA) persetujuan terbesarnya terjadi pada tahun 2004.
* Pada tahun 2004, propinsi DKI Jakarta menyerap 91,9 % dana dari total proyek PMA industri jasa TIK yang terealisasi. Persentase sisanya diserap oleh propinsi Jawa Barat. Sedangkan pada tahun 2005, propinsi DKI Jakarta menyerap persentase yang lebih besar lagi, yaitu 97,9 % dari total proyek PMA industri jasa TIK yang terealisasi. Persentase sisanya diserap oleh propinsi Bali.
* Realisasi PMDN pada tahun 2004 banyak diserap pada Proyek PMDN Baru yang mencapai hampir 82 % dari total uang yang direalisasikan pada tahun tersebut. Pada tahun 2005 tidak ada realisasi PMDN untuk industri manufaktur dan jasa TIK.

Belanja Pemerintah Pusat untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Anggaran Pembangunan dan Belanja Pemerintah (APBN) untuk tahun anggaran 2005 sebesar Rp. 266,1 triliun sedangkan APBN untuk tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 255,3 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 4,23%.

Pemerintah pusat merealisasikan belanja pada tahun anggaran 2005 untuk katagori teknologi informasi dan komunikasi sebesar Rp. 2,5 triliun atau sebesar 0,93% dari total belanja pemerintah pusat.

Belanja kementrian negara atau lembaga pemerintah pusat untuk teknologi informasi dan komunikasi yang terbesar dibelanjakan oleh Departemen Pendidikan Nasional (kode 23), yaitu Rp. 518,65 miliar atau 20,92% dari total belanja Pemerintah Pusat untuk TIK. Berikutnya Lembaga Sandi Negara (kode 51) membelanjakan untuk TIK sebesar 14,93% dari total belanja Pemerintah Pusat untuk TIK. Sedangkan belanja yang terkecil untuk TIK dibelanjakan oleh Kementrian Olah Raga dan Pemuda (kode 92) dan Lembaga Ketahanan Nasional (kode 64), yaitu masing-masing sebesar Rp. 0,04 miliar.

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum (kode 06) membelanjakan untuk TIK sebesar Rp. 786,8 miliar atau 34,5% dari total belanja pemerintah pusat untuk TIK. Dimana belanja tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan belanja fungsi-fungsi lainnya. Sementara fungsi Lingkungan Hidup (kode 05) membelanjakan TIK yang terkecil, yaitu sebesar Rp. 1,2 miliar. Sedangkan jika melihat kementrian negara/lembaga pemerintah pusat dan fungsi, maka yang terbesar adalah Departemen Pendidikan Nasional (kode 23) untuk fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum (kode 06), yaitu sebesar Rp. 514,37 miliar.

Perdagangan Luar Negeri Komoditi Teknologi Informasi dan Komunikasi

* Ekspor komoditi mesin pengolahan data otomatis ke berbagai negara pada tahun 2004 memperlihatkan kecenderungan yang sangat menggembirakan. Pada tahun 2004, nilai ekspornya mengalami kenaikan sebesar 76,8 % atau kenaikannya setara dengan USD 659 juta.
* Nilai impor terbesar dilakukan pada tahun 2004 dengan nilai impor sebesar USD 292 juta. Sedangkan nilai Neraca perdagangan Indonesia untuk komoditi mesin pengolahan data otomatis, pada tahun 2004, meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan neraca perdagangan tahun sebelumnya. Nilai neraca perdagangan pada tahun 2004 mencapai lebih dari USD 1,2 milyar.
* Singapura, Hongkong, Jepang, dan USA merupakan empat negara utama tujuan ekspor komoditi mesin pengolahan data otomatis pada periode tahun 2001-2004; Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Cina, dan USA merupakan enam negara utama asal impor komoditi ini pada periode tahun 2001-2004. Sedangkan Singapura, Hongkong, Jepang, dan USA merupakan empat negara utama yang menghasilkan neraca perdagangan yang sangat menguntungkan Indonesia untuk komoditi ini pada periode tahun 2001-2004.
* Pada tahun 2004, Indonesia hanya mengalami defisit neraca perdagangan dengan negara Malaysia untuk komoditi mesin pengolahan data otomatis.
* Pada tahun 2004, nilai ekspor television-radio broadcast receivers dan perekam dan reproduksi suara mengalami kenaikan sebesar 26,9 % atau kenaikannya setara dengan USD 425 juta; Nilai impornya hanya 5,8 % dari nilai ekspornya. Sedangkan nilai neraca perdagangan pada tahun 2004 mencapai lebih dari USD 1,8 milyar.
* Singapura, Jepang, dan USA merupakan tiga negara utama tujuan ekspor komoditi television-radio broadcast receivers dan perekam dan reproduksi suara pada periode tahun 2001-2004; Malaysia, Korea Selatan, dan Cina merupakan tiga negara utama asal impor komoditi ini pada periode tahun 2001-2004. Sedangkan Singapura, Jepang, dan USA merupakan tiga negara utama yang menghasilkan neraca perdagangan yang sangat menguntungkan Indonesia untuk komoditi ini pada periode tahun 2001-2004.
* Pada tahun 2004, Indonesia hanya mengalami defisit neraca perdagangan dengan negara Malaysia dan Cina saja untuk komoditi. television-radio broadcast receivers dan perekam dan reproduksi suara.
* Pada tahun 2004, nilai ekspor komoditi peralatan telekomunikasi dan sukucadang mengalami penurunan sebesar 23,6 % atau nilai penurunannya setara dengan USD 331 juta. Pada tahun tersebut, nilai impornya mencapai 102,3 % dari nilai ekspornya. Dengan kondisi yang demikian, neraca perdagangan untuk komoditi ini menjadi negatif untuk kerugian Indonesia dengan defisit neraca perdagangan sebesar USD 25 juta.
* Singapura, Malaysia, Jepang, dan USA merupakan empat negara utama tujuan ekspor komoditi peralatan telekomunikasi dan sukucadang pada periode tahun 2001-2004; Jepang, Korea Selatan, Cina, dan USA merupakan empat negara utama asal impor komoditi ini pada periode tahun 2001-2004. Sedangkan Singapura, Malaysia, Jepang, dan USA merupakan empat negara utama yang menghasilkan neraca perdagangan yang sangat menguntungkan Indonesia untuk komoditi ini pada periode tahun 2001-2004.
* Pada tahun 2004, neraca perdagangan Indonesia dengan negara Korea Selatan dan Cina tetap mengalami defisit. Bahkan, pada tahun 2004, nilai defisitnya menjadi semakin membesar.
* Pada tahun 2004, nilai ekspor komoditi thermionic, cold cathode and photocathode valves and tubes mengalami kenaikan sebesar 5,7 % atau kenaikannya setara dengan USD 41 juta; nilai impornya mencapai 23,6 % dari nilai ekspornya; sedangkan nilai neraca perdagangan pada tahun 2004 mencapai lebih dari USD 582 juta.
* Singapura, Malaysia, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, dan Cina merupakan enam negara utama tujuan ekspor komoditi thermionic, cold cathode and photocathode valves and tubes pada periode tahun 2001-2004; Malaysia, Singapura, Thailand, Korea Selatan, dan Cina merupakan lima negara utama asal impor komoditi ini pada periode tahun 2001-2004; sedangkan Singapura, Malaysia, Hongkong, Jepang, dan Cina merupakan lima negara utama yang menghasilkan neraca perdagangan yang sangat menguntungkan Indonesia untuk komoditi ini pada periode tahun 2001-2004.
* Pada tahun 2004, Indonesia hanya mengalami defisit neraca perdagangan yang besar untuk komoditi thermionic, cold cathode and photocathode valves and tubes dengan negara Thailand dan Korea Selatan saja.

Paten dn Hak-Cipta Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pengembangan produk yang termasuk pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan dari para pengguna. Karya cipta perangkat lunak dan perangkat keras dari produk TIK ini saling melengkapi satu sama lain sehingga produk-produk tersebut dapat berfungsi seperti apa yang diinginkan oleh penggunanya. Penciptaan produk-produk ini (baik perangkat keras atau perangkat lunak) juga didaftarkan oleh penciptanya atau perusahaan ke Dirjen HKI agar mempunyai kekuatan hukum untuk mencegah terjadinya penjiplakan atau penggunaan yang melanggar hukum.

Paten dan Hak Cipta mengindentifikasikan tingkat aktifitas penemuan atau penciptaan suatu karya pada bidang tertentu yang akan mendorong adanya suatu investasi baru dan memotivasi kemajuan pada bidang-bidang tersebut, seperti pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang perkembangan dan inovasi nya begitu cepat dan investasinya sangat besar. Untuk melihat bagaimana perkembangan produk TIK dapat dilihat dari sisi paten dan hak cipta yang terdaftar. Indikator hak cipta dan paten ini dibuat untuk memberik indikasi pada para pengambil keputusan, pelaku bisnis dan peneliti atas status penelitian dan pengmbangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

Pada Indikator Teknologi Informasi dan Komunikasi ini hak cipta dan paten ditampilkan dari beberapa sisi, yaitu : permintaan paten yang didasarkan pada seksi atau kelasnya, negara asal peminta paten, jenis permintaan berdasarkan seksi dan kelasnya, dan permintaan paten dar masyarakat Indonesia. Pengelompokan paten untuk teknologi informasi dan komunikasi didasarkan pada International Paten Classification yang terbagi dalam 8 kelompok besar dan tidak tercantum secara spesifik. Komponen-komponen teknologi informasi ditemukan secara terpisah-pisah pada kelompok Fisika ( Seksi G – Physics ) dan kelompok Listrik ( Seksi H – Electricity ).

Pada indikator ini disajikan data permintaan paten dari tahun 1998 – 2005, yang didasarkan pada publikasi resmi dari Ditjen HKI. Dari permintaan paten Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tercatat di Direktorat Paten ada sebanyak 1700 permintaan, sebanyak 92% (1565 permintaan) berasal dari perusahaan asing dan sisanya sebanyak 8% dari masyarakat Indonesia. Jumlah permintaan dari masyarakat Indonesia pada dua tahun terakhir ini menurun bahkan dapat dikatakan tidak ada. Hal ini menjadikan tanda tanya besar setelah adanya kenaikan sebesar 2% dari tahun 2002 ke 2003

Klasifikasi permintaan paten yang didasarkan pada International Paten Classification (IPC) ada sejumlah 47% dari seksi G (Fisika) dan 53% seksi H (Listrik). Dari sejumlah permintaan paten berdasarkan IPC nya, permintaan paten dari masyarakat Indonesia ada sebanyak 40 permintaan dari seksi G dan 100 permintaan dari seksi H. Permintaan paten masyarakat Indonesia ini ada sebanyak 63.5% dari seluruh permintaan paten bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia termasuk dalam kelas IPC H04 (Teknik Komunikasi). Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian dan pengembangan masih berkisar pada bidang komunikasi, dan PT Telekomunikasi Indonesia berperan cukup besar yaitu 92 permintaan paten.

Didasarkan pada negera pengusul, yang pada perioda 1998 – 2005 ada 35 negara, USA merupakan negara asal perusahaan pengusul paten terbanyak yaitu 30% dari total permintaan, kemudian diikuti Jepang sebanyak 27% dari total permintaan. Bila dilihat dari seksi IPC nya perusahaan-perusahaan dari negara Jepang menguasai seksi G (40% dari permintaan untuk seksi G), sedangkan USA seksi H (35% dari seksi H). Sedangkan dari kelas IPC nya teknik komunikasi (H04) Jepang dan Amerika banyak mengusulkan permintaan patennya.

Dari usulan paten yang ada pada Dit. Paten dapat dikelompokkan berdasarkan pada permintaan paten yang sudah pernah diusulkan di negara lain (W) atau belum pernah diusulkan (P). Ada sebanyak 76% permintaan paten yang pernah diusulkan di negara lain dan 24% permintaan yang belum pernah diusulkan di negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan-keinginan pengusul untuk melindungi penemuannya di negara-negara dimana produk-produknya dipasarkan untuk menekan tingkat ‘pencurian’ dan ‘pengeksploitasikan’ dari pihak lain.

SDM Perguruan Tinggi Negeri bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Peranan sumber daya manusia dalam perkembangan bidang TIK sangat berperan sekali, kondisi ini memicu lembaga pendidikan formal untuk mempersiapkan, mendidik, dan menghasilkan tenaga-tenaga terampil serta mempunyai keterampilan yang memadai dibidangnya.

Data SDM PTN yang disajikan pada indikator ini adalah mengenai perguruan tinggi negeri dan politeknik negeri yang menyelenggarakan program studi bidang TIK, Keadaan mahasiswa yang terdiri dari jumlah peminat, kapasitas yang disediakan, mahasiswa terdaftar, dan lulusan, dan terakhir keadaan dosen yaitu mengenai tingkat pendidikan dosen berdasarkan strata dan tempat mengajar.

Perguruan tinggi negeri dan politeknik negeri yang menyelenggarakan program studi bidang TIK berjumlah 51 buah yang terdiri dari 36 PTN dan 15 politeknik negeri, berdasarkan daerah maka yang terbanyak terdapat di Jawa yaitu 24 buah (46%), disusul Sumatra dengan 12 buah (24%), lalu Sulawesi 8 buah (16%), Bali dan Nusa Tenggara 4 buah(8%), Kalimantan 3 buah (6%),

Program studi yang menyelenggarakan bidang TIK berjumlah 111, yang terdiri dari 84 program studi di PTN dan 27 di politeknik negeri, berdasarkan jenjang/strata di dominasi oleh oleh strata D3 (

Perguruan tinggi negeri dan politeknik negeri yang memberikan data pada saat survey PTN SITI tahun 2005 sebanyak 26 PTN dengan 46 program studi, dan 9 Politeknik dengan 11 program studi.

Secara keseluruhan data keadaan mahasiswa perguruan tinggi negeri terlihat bahwa banyaknya peminat pada tahun ajaran 2001/2002 adalah sebanyak 22.391, untuk tahun ajaran 2002/2003 sebanyak 27.484, untuk tahun ajaran 2003/2004 sebanyak 23.292, untuk tahun ajaran 2004/2005 sebanyak 22.833, selanjutnya kapasitas yang tersedia pada tahun ajaran 2001/2002 sebanyak 3.435, untuk tahun ajaran 2002/2003 sebanyak 4.100, untuk tahun ajaran 2003/2004 sebanyak 4.259, dan untuk tahun ajaran 2004/2005 sebanyak 4.401, jumlah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun ajaran 2001/2002 sebanyak 3.097, untuk tahun ajaran 2002/2003 sebanyak 3.478, untuk tahun ajaran 2003/2004 sebanyak 3.434, dan untuk tahun ajaran 2004/2005 sebanyak 3.496, untuk mahasiswa yang telah menyelesaikan studi (lulusan) pada tahun ajaran 2001/2002 sebanyak 2.176, untuk tahun 2002/2003 sebanyak 2.418, untuk tahun ajaran 2003/2004 sebanyak 2.250, dan untuk tahun ajaran 2004/2005 sebanyak 2.353, secara keseluruhan terlihat terjadi kenaikan dari tahun ke tahun, kecuali untuk peminat terjadi penurunan dari tahun-ketahun

Untuk politeknik negeri pada tahun ajaran 2001/2002 jumlah peminat adalah sebanyak 7.013, untuk kapasitas tempat yang tersedia sebanyak 1.030, sedangkan mahasiswa baru yang terdaftar adalah sebanyak 1.149, dan jumlah lulusan sebanyak 859, untuk tahun 2002/2003 jumlah peminat adalah sebanyak 7.041, untuk kapasitas tempat yang tersedia sebanyak 1.146, sedangkan mahasiswa baru yang terdaftar adalah sebanyak 1.258, dan jumlah lulusan sebanyak 866, untuk tahun ajaran 2003/2004 jumlah peminat adalah sebanyak 6.205, untuk kapasitas tempat yang tersedia sebanyak 1.154, sedangkan mahasiswa baru yang terdaftar adalah sebanyak 1.241, dan jumlah lulusan sebanyak 969, dan untuk tahun ajaran 2004/2005 jumlah peminat adalah sebanyak 5.036, untuk kapasitas tempat yang tersedia sebanyak 1.153, sedangkan mahasiswa baru yang terdaftar adalah sebanyak 1.259, dan jumlah lulusan sebanyak 910, terlihat bahwa terjadi penurunan untuk peminat di politeknik negeri, sedangkan kapasitas, mahasiswa yang masuk, dan jumlah lulusan cenderung stabil tanpa banyak perubahan yang signifikan.

Selanjutnya untuk keadaan dosen secara keseluruhan terlihat bahwa dosen yang dengan tingkat pendidikan D3 (< S1) yang mengajar pada tahun ajaran 2001/2002 sebanyak 20 dosen, untuk tahun ajaran 2002/2003 sebanyak 20, untuk tahun ajaran 2003/2004 sebanyak 21, dan untuk tahun ajaran 2004/2005 sebanyak 26, selanjutnya dosen dengan tingkat pendidikan S1 yang mengajar pada tahun ajaran 2001/2002 sebanyak 436 dosen, untuk tahun ajaran 2002/2003 sebanyak 459, untuk tahun ajaran 2003/2004 sebanyak 430, dan untuk tahun ajaran 2004/2005 sebanyak 447, dosen dengan tingkat pendidikan S2 yang mengajar pada tahun ajaran 2001/2002 sebanyak 574 dosen, untuk tahun 2002/2003 sebanyak 738, untuk tahun ajaran 2003/2004 sebanyak 739, dan untuk tahun ajaran 2004/2005 sebanyak 819, dosen dengan tingkat pendidikan S3 yang mengajar pada tahun ajaran 2001/2002 sebanyak 248 dosen, untuk tahun 2002/2003 sebanyak 267, untuk tahun ajaran 2003/2004 sebanyak 303, dan untuk tahun ajaran 2004/2005 sebanyak 311, secara keseluruhan terlihat bahwa terjadi kenaikan jumlah dosen di semua tingkat pendidikan dari tahun ke tahun

Sedangkan untuk politeknik negeri, pada tahun ajaran 2001/2002 dosen yang mengajar dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 20 dosen, S1 sebanyak 221 dosen, S2 sebanyak 98, dan S3 sebanyak 13 dosen. Tahun ajaran 2002/2003 dosen dengan tingkat pendidikan D3 ( < S1 ) adalah sebanyak 15, S1 sebanyak 275, S2 sebanyak 115, dan S3 ada 14 dosen, dan untuk tahun ajaran 2004/2005 dosen dengan tingkat pendidikan D3 ( < S1 ) adalah sebanyak 14, S1 sebanyak 274, S2 sebanyak 116, dan S3 ada 14 dosen, terlihat bahwa terjadi penurunan untuk dosen dengan tingkat pendidkan D3 (

Isi Selengkapnya

Sumber: Dit. TIE BPPT / Irfan

Pecandu Internet Lebih Mungkin Terserang Depresi

Selasa, 3 Agustus 2010 11:55 WIB | Iptek | Internet | Dibaca 854 kali
Pecandu Internet Lebih Mungkin Terserang Depresi
(ANTARA News/ist)
Beijing (ANTARA News) - Para remaja yang menghabiskan waktu yang berlebihan di Internet memiliki kemungkinan satu setengah kali lebih besar untuk mengalami depresi dibandingkan dengan pengguna jejaring dalam waktu sedang, demikian hasil studi yang dilakukan di China.

Peneliti Lawrence Lam menggambarkan sebagian tanda tentang penggunaan berlebihan ialah menghabiskan waktu sedikitnya lima sampai lebih dari 10 jam per hari di Internet.

Gangguan muncul ketika para remaja tersebut tak berada di depan komputer dan kehilangan perhatian dalam interaksi sosial.

"Sebagian dari mereka menghabiskan waktu lebih dari 10 jam per hari, mereka benar-benar menjadi pengguna yang bermasalah dan mereka memperlihatkan tanda dan gejala prilaku kecanduan ... `browsing` Internet, main games," kata Lam, penulis bersama dokumen itu --yang disiarkan di Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.

"Mereka tak dapat mengalihkan perhatian mereka dari Internet, mereka merasa terganggu jika mereka tak kembali setelah sebentar saja mereka meninggalkan jejaring tersebut," ahli ilmu jiwa di School of Medicine, University of Notre Dame di Sydney dalam satu wawancara telepon dengan wartawan Reuters, Tan Ee Lyn.

"Mereka tak mau bertemu dengan teman mereka, tak ingin bergabung dalam pertemuan keluarga, dan tak suka menghabiskan waktu bersama saudara atau orang tua mereka," katanya.

Studi tersebut melibatkan 1.041 remaja yang berusia antara 13 dan 18 tahun di kota Guangzhou di China selatan. Mereka terbebas dari depresi pada awal penelitian.

Sembilan bulan kemudian, 84 di antara mereka dinilai menderita depresi dan mereka yang menghabiskan sangat banyak waktu di Internet menghadapi kemungkinan satu setengah kali rentan dibandingkan dengan remaja yang menggunakan Internet secara sedang-sedang saja.

"Hasil penelitian itu menunjukkan bawah anak muda yang mulanya bebas dari gangguan kesehatan mental tapi pengguna Internet secara patologi dapat terserang depresi sebagai akibatnya," tulis Lam --yang ikut menulis hasil penelitian tersebut bersama Zi-wen Peng dari School of Public Health, Sun Yat-Sen University di Guangzhou.

Depresi mungkin menjadi akibat dari kurang tidur dan stres gara-gara persaingan dalam permainan dalam jaringan, katanya.

"Orang yang menghabiskan sangat banyak waktu di Internet akan kurang tidur dan terdapat fakta yang sangat dapat dipercaya bahwa makin kurang tidur seseorang, makin tinggi kemungkinan dia terserang depresi," kata Lam.

Lam mengatakan itu adalah studi pertama yang meneliti penggunaan patologi tentang Internet sebagai kemungkinan penyebab depresi.

Satu studi sebelumnya menunjuk kepada depresi sebagai salah satu faktor penyebab yang mungkin bagi kecanduan Internet, sementara beberapa studi lain memperlihatkan kaitan antara keduanya tanpa secara jelas merujuk apa penyebabnya dan apa hasilnya.

Lam menyeru semua sekolah agar menyaring siswa untuk mengetahui tingkat kecanduan Internet, sehingga mereka dapat memperoleh penyuluhan dan pengobatan.
(C003/A024)

COPYRIGHT © 2010

Ikuti berita terkini di handphone anda http://m.antaranews.com
Simpan dan akses berita ini dari HP anda dengan kode QR dibawah ini.

ESDEKREATIF: RPP

ESDEKREATIF: RPP: "RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Sekolah : Sekolah Dasar (SD) Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas : VI (Enam) Sem..."

selamat berkreatif

Materi Pokok : Ciri-ciri...

ESDEKREATIF: Mata Pelajaran : SAINS
Materi Pokok : Ciri-ciri...: "Mata Pelajaran : SAINS Materi Pokok : Ciri-ciri khusus makhluk hidup Pertemuan / waktu : Pertama / 2 x 30 menit Metode : Ceramah A. ..."

selamat berkreatif

ESDEKREATIF: YAYASAN, SOEKARNO DAN PENCUCIAN UANG

ESDEKREATIF: YAYASAN, SOEKARNO DAN PENCUCIAN UANG: "Selasa, 30 Oktober 2007 M. Natsir Kongah Sindrome kemiskinan. Agaknya itulah yang sedang melilit kita, utamanya didaerah-daerah yang secara..."

selamat berkreatif

ESDEKREATIF: Campaign funding: Lesson from Watergate

ESDEKREATIF: Campaign funding: Lesson from Watergate: "Natsir Kongah , General elections can stimulate political enthusiasm and economic growth, as well as wasteful spending. There are indicat..."

selamat berkreatif

Mata Pelajaran : SAINS
Materi Pokok : Ciri-ciri khusus makhluk hidup
Pertemuan / waktu : Pertama / 2 x 30 menit
Metode : Ceramah

A. Kompetensi Dasar
1.1 Mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan (kelelawar, cicak, bebek) dan lingkungan hidupnya

B. Indikator
o Mencari contoh hewan yang memiliki ciri khusus untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya: kelelawar dan cicak
o Mendeskripsikan cirri khusus hewan yang ada di sekitarnya, misalnya kelelawar mempunyai alat pendeteksi benda-benda di sekitarnya (sonar)

C. Materi Essensial
Ciri-ciri khusus beberapa jenis hewan. Hlm.2

D. Media Belajar
o Buku SAINS SD Haryanto Erlangga Kelas VI
o Buku atau majalah

E. Rincian Kegiatan Pembelajaran Siswa

1. Pendahuluan
o Menyampaikan Indikator dan kompetensi yang diharapkan
(5 menit)

2. Kegiatan Inti
o Memahami peta konsep tentang makhluk hidup
o Mempelajari alat pendeteksi benda pada kelelawar (ekolokasi)
- Memancarkan bunyi dari mulutnya,
- bunyi tersebut akan dipantulkan oleh benda disekitarnya,
- selanjutnya kelelawar dapat memperkirakan jarak benda tersebut dari bunyi yang kembali padanya
o Mempelajari Kaki lengket pada cecak dan tokek.
- Telapak kaki tokek mempunyai lapisan berupa struktur seperti rambut yang lengket
o Mempelajari Lidah yang panjang dan lengket pada bunglon dan landak semut
(50 menit)

3. Penutup
o Memberikan kesimpulan
- Kelelawar mencari makan dimalam hari dengan memanfaatkan pantulan bunyi
- Cecak dan tokek merayap di dinding karena mempunyai perekat
- Bunglon dan landak semut menangkap mangsanya dengan lidah.
(5 menit)

4. Pekerjaan Rumah
o Tugas 1.1, 1.2, 1.3


Mengetahui
Kepala Sekolah



( ) Jakarta,
Guru Mata Pelajaran



( )



Mata Pelajaran : SAINS
Materi Pokok : Ciri-ciri khusus makhluk hidup
Pertemuan / waktu : Kedua / 2 x 30 menit
Metode : Ceramah

A. Kompetensi Dasar
1.1 Mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan (kelelawar, cicak, bebek) dan lingkungan hidupnya

B. Indikator
o Mencari contoh hewan yang memiliki ciri khusus untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya: kelelawar dan cicak
o Mendeskripsikan cirri khusus hewan yang ada di sekitarnya, misalnya kelelawar mempunyai alat pendeteksi benda-benda di sekitarnya (sonar)

C. Materi Essensial
Ciri-ciri khusus beberapa jenis hewan. – Lanjutan –

D. Media Belajar
o Buku SAINS SD Haryanto Erlangga Kelas VI

E. Rincian Kegiatan Pembelajaran Siswa

1. Pendahuluan
o Mengulang materi pertemuan sebelumnya
(5 menit)

2. Kegiatan Inti
o Menagih tugas pertemuan sebelumnya
o Mempelajari Punuk pada unta.
- Unta ada yang memiliki satu punuk dan ada yang dua punuk
- Punuk berisi lemakuntuk menyimpan cairan
- Unta tidak berkeringat, dan hanya sedikit mengeluarkan kotoran
o Mempelajari mata dan pendengaran yang tajam pada burung hantu.
- Kedua mata burung terletak di bagian depan kepala, memiliki leher yang lentur
- Pendengaran nya sangat tajam untuk menentukan lokasi mangsanya.
o Mempelajari Semburan air ikan pemanah.
- Menyemburkan air pada hewan yang sedang bergantung
o Mempelajari Bentuk sederhana bunga karang (koral).
- Menempel didasar laut dan menunggu datangnya mangsa.
- Sisi tubuh bunga karang mempunyai lubang halus tempat masuknya air
(50 menit)

3. Penutup
o Memberikan kesimpulan :
- Unta memiliki punuk untuk menyimpan lemak
- Burung hantu menggunakan mata dan telinga untuk mecari mangsa
- Ikan pemanah menyemburkan air untuk menangkap mangsanya.
- Bunga karang enempel di dasar laut dan menunggu datangnya mangsa
(5 menit)

4. Pekerjaan Rumah
o Tugas 1.4

Mengetahui
Kepala Sekolah



( ) Jakarta,
Guru Mata Pelajaran



( )

ESDEKREATIF: Upaya Mengembangkan Wawasan Kebangsaan

ESDEKREATIF: Upaya Mengembangkan Wawasan Kebangsaan: "Upaya Mengembangkan Wawasan Kebangsaan Oleh Fazwan Kusumadinata Selasa, 6 Juli 2010 Perkembangan politik di Indonesia ke depan memang sulit..."

selamat berkreatif

ESDEKREATIF: Menghadapi Ledakan Emosi Anak.

ESDEKREATIF: Menghadapi Ledakan Emosi Anak.: "Tingkah laku kemarahan anak Anda yang masih kecil tidak kunjung berhenti juga hari itu. Terdengar jeritan tingginya begitu memekakkan teling..."

selamat berkreatif

YAYASAN, SOEKARNO DAN PENCUCIAN UANG

Selasa, 30 Oktober 2007

M. Natsir Kongah
Sindrome kemiskinan. Agaknya itulah yang sedang melilit kita, utamanya didaerah-daerah yang secara finansial lemah. Mudah tergiur dengar iming-iming, rencana-rencana besar tanpa dasar yang jelas. Beberapa bupati di Nusa Tenggara Timur diberitakan telah menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan, yang mewakili keberadaan yayasan yang menyebutkan dirinya sebagai yayasan internasional pemegang saham mayoritas pada 25 perbankan besar didunia (salah satu anggota dari yayasan ini disebut-sebut Ir. Soekarno, Presiden Pertama Republik Indonesia).

Tak tanggung-tanggung dana yang dijanjikan untuk dikucurkanya sebagai program dana pendamping bagi pemda diwilayah itu – sebanyak Rp. 27 triliun. Sebuah angka yang cukup fantastis. Uang itu, bila benar adanya tentu akan membebaskan NTT dari daerah rawan pangan dan seketika akan dapat menstimulasi perekonomian yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat kebanyakan. Tapi, apakah semudah itu dana mengalir? Lalu, apa yang menjadi nilai tambah yang diperoleh perusahaan yang menyalurkan dana pendamping itu? Jangan-jangan, bila penyaluran dana itu tidak bermaksud menipu, tapi ada unsur pencucian uang didalamnya ?

Sedikitnya fakta yang ada, membuat kita sulit mencari kejelasan dari sepak terjang yayasan “bertaraf internasional” ini. Tapi, setidaknya tabir itu sedikit dapat dikubak lewat pendekatan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaiman diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 (UU TPPU). Juga kejelasan itu dapat dilihat dari tipologi/modus operandi yang sering dilakukan oleh para launder didalam melakukan pencucian uang lewat yayasan atau organisasi nirlaba.

Dari investigasi yang dilakukan, sebagaimana tergambar didalam laporan tahunan tahun 2003 – 2004 yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) berkaitan dengan typologi tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme terlihat bahwa setidaknya ada 215 organisasi nirlaba terindikasi telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Sinyalemen ini tergambar dari laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh perbankan kepada financial intelligent units (FIUs) – semacam Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang ada diberbagai negara. Arus kas dari yayasan yang ada ini cukup besar, tapi tidak didukung oleh underlying transaction yang memadai. Dalam periode tiga tahun, menurut laporan itu ada sebanyak 35 organisasi nirlaba telah mengirimkan uang sebanyak US$ 160 juta kebeberapa perkumpulan imigran lewat perusahaan jasa pengiriman uang yang kemudian digunakan untuk membiayai gerakan teroris.

Selain itu ada pula tipologi, dimana modus operandinya menggunakan nama besar seperti Ir. Soekarno (Presiden Pertama RI). Pendekatan yang dilakukan oleh para mafioso Italia yang bekerjasama dengan pelaku kejahatan di Indonesia ini adalah dengan menjual nama besar Bung Karno. Isinya : Ir. Soekarno, Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa penuh kepada seseorang warga Indonesia keturunan untuk mengelola asset dana revolusi berupa puluhan ton emas murni dan ratusan juta dolar AS yang disimpan pada sebuah bank di Swiss. Surat berbahasa Indonesia lengkap dengan stempel kepresidenan itu – lalu dibuat seolah-olah valid dengan pengalihan ke bahasa Inggris oleh kantor penterjamah yang telah diangkat sumpahnya dan disahkan oleh notaris yang kesemuanya berkedudukan di Indonesia.

Sekilas, surat – surat yang disertai dokumen pendukung itu sah adanya. Tapi bila sedikit seksama melihatnya, banyak ditemukan kejanggalan. Salahsatunya, kop surat Presiden RI yang resmi adalah berlogokan bintang yang dilingkari oleh padi dan kapas saja. Tapi dalam surat kuasa palsu itu, selain ada lambang bintang, padi dan kapas adapula lambang burung garuda yang berada disisi kiri sebelah atas. Kejanggalan lainnya juga terlihat pada tandatangan Bung Karno yang begitu kaku, lebih jelas lagi bahwa tindakan ini adalah penipuan - ketika diperiksa bank di Swiss sebagaimana disebutkan didalam surat tersebut, emas dan ratusan juta dolar itu tidak pernah ada.

Lalu, bagaimana UU TPPU dapat menyibak persoalan yang ada ? dari ilustrasi ini dapat tergambar. Pertama, bila Yayasan X mentransfer sejumlah dana kepada Perusahaan Y tanpa underlying transaction yang jelas, bank sebagaimana penyedia jasa keuangan lainnya di wajibkan untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yaitu transaksi sebagaimana diatur UU TPPU. Pasal 1 Ayat (7) UU TPPU menyebutkan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah :
a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaanpola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang- undang ini; atau
c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Kedua , transaksi keuangan Yayasan X kepada Perusahaan Y mencurigakan, karena sebutlah dana yang ditransfer kepada Perusahaan X tidak sesuai profile yang tercatat pada bank. Biasanya perusahaan yang bergerak dibidang jasa bangunan ini hanya memilki mutasi rekening puluhan juta rupiah, tapi dalam waktu seketika menerima aliran dana sebanyak triliunan rupiah. Atas dasar itu, Bank Z tempat dimana Perusahaan Y membuka rekening lalu melaporkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK dengan pertimbangan transaksi yang ada diluar dari kelaziman Perusahaan Y. Lalu PPATK melakukan analisis, dan dari berbagai informasi yang diperoleh lembaga yang menjadi focal point didalam menangani pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang di Indonesia ini - menemukan indikasi telah melakukan tindak pencucian uang, karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari financial intelligent unit dimana Yayasan X berada - tidak terdaftar dan nama pengirim yang mengirimkan uang kepada Perusahaan Y sedang dicari aparat kepolisian negaranya karena didakwa merupakan bagian dari gembong perdagangan narkotika.


Pola Pencucian Uang

Biasanya para pelanggar hukum yang mendapatkan uang atau kekayaan yang di peroleh secara tidak sah/legal berupaya menjadikannnya seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal. Pola yang dilakukan didalam proses engineering keuangan ini seringkali rumit dan kompleks, sehingga sulit untuk dideteksi. Namun, secara sederhana kegiatan ini pada dasarnya dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni: placement, layering dan integration (Lihat: Money Laundering : a Banker;s Guide To Avoiding Problems, (www. occ.treas.gov/launder/org.htm, didownload April 2003).

Placement merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan. Dalam hal ini terdapat pergerakan phisik dari uang tunai, baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan, misalnya deposito, saham-saham atau juga mengkonversikan kedalam mata uang lainnya atau transfer uang kedalam valuta asing.

Layering, sebuah aktifitas memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ketempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana “haram” tersebut. Layering dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu 'legitimate explanation' bagi hasil kejahatan. Disini uang yang di ‘cuci' melalui placement maupun layering dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di cuci. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

Pola transaksi yang dilakukan oleh Yayasan X ini dikenal dengan layering, untuk itu ia dapat dikategorikan telah melanggar UU TPPU Pasal 3 Pasal (1) yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja :
1. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
2. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
3. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
4. menghibahkan atau menyumbangkan harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
5. menitipkan Harta Kekayaan yang di ketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tinda pidana; atau
6. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang di ketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Transfer dana dari Yayasan X kepada Perusahaan Y yang diduga berasal dari perdagangan narkotika merupakan harta kekayaan yang tidak sah sebagaimana diatur didalam Pasal 2 UU TPPU : hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ayat (1) huruf (i) narkotika. Selanjutnya, hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK disampaikan kepada Polri untuk dilakukan langkah selanjutnya yakni penyidikan, kemudian hasil penyidikan yang dilakukan Polri disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilimpahkan ke Pengadilan.

Kini, trend penipuan yang dikenal dengan Skema Nigerian lewat menang lotre dan sebagainya itu, kini tampaknya mulai beralih dengan menggunakan organisasi nirlaba. Mudah-mudahan yayasan yang akan memberikan dana pendamping kepada kabupaten yang berada di NTT tidak seperti yang digambarkan. Toh kalaupun ia, tak perlu terlalu berkecil hati. Sindrome kemiskinan itu tidak hanya melanda negeri ini, sindrome yang sama juga melanda sebahagian kecil masyarakat Italia yang nota bene negara maju. **


*)Penulis pembelajar masalah-masalah tindak pidana pencucian uang, tinggal di Tangerang.
Dimuat oleh Majalah BUMN WATCH Edisi Januari 2006

Campaign funding: Lesson from Watergate

Natsir Kongah ,

General elections can stimulate political enthusiasm and economic growth, as well as wasteful spending.

There are indications that budgets for general elections and regional elections in Indonesia have surpassed election funds in other countries, even the US, with sums allocated to Indonesia's recent elections reaching US$50 billion.

Substantial election financing, however, can induce economic activities on multiple levels. While the financial crisis plagued many other countries, in Indonesia funds spent by legislative candidates - some already securing seats now - filled the drained pockets of marginal communities.

Sur, a customer at a Deli food stall at Daan Mogot Mall in West Jakarta, said she had got Rp 150,000 from three campaign teams of different parties after casting ballots in the recent legislative elections.

"Each of them gave me Rp 50,000. I just voted for the ones with money," she said, casually.
During the post-election week, the stall had trouble providing enough small change because many customers paid with banknotes in big denominations that they had apparently received from campaigning election candidates.
Medium and large-scale economic sectors also enjoyed extra benefits from the election season. A new national TV station achieved its breakeven point after a year of operation and its management paid bonuses to its employees.
This was for the greater part due to added income from broadcasting political party commercials and their derivatives.

Questions have often arisen as to the sources of campaign funding spent by candidates for the posts of regent, mayor, governor, member of the House of Representatives or Council of Regional Representatives, president or vice president. Were the funds obtained legitimately, and if from legal activities, were these conducted in compliance with state regulations?
The above questions should be examined in the light of the historic Watergate case, which implicated former US president Richard Milhous Nixon. While the setting and judicial aspects of this case are indeed a long way away from present conditions in Indonesia, similar crimes have frequently been committed by election candidates here.
However, the tricks, models and technology employed today are certainly more sophisticated and adjusted to recent developments.

The practice of money laundering is often undertaken by organized crime circles and is also applied in political activities to back campaign funding, as in the Watergate case.
John Madinger & Sydney A. Zalopany in their book Money Laundering: A Guide for Criminal Investigations (1999) describe how law enforcers uncovered the Watergate case.
The involvement of Kenneth Dahlberg, Dwayne Andreas and Bernard Barker/Maurice Stans was detected from a check worth $25,000 drawn by Kenneth Dahlberg from his account at First Bank and Trust Company in Boca Raton, Florida.
The check, drawn on April 8, 1972, originated from Dwayne Andreas, and had been given to Bernard Barker. Kenneth claimed he was involved in fundraising in the Midwest for the campaign to re-elect President Nixon.

During the fundraising, Dwayne Andreas, the president director of Archer Daniels Midland, a conglomerate engaged in agriculture in the Midwest, made a contribution through Bernard Barker and the check was later conveyed to Maurice Stans, the financial chairman of the Committee to Re-Elect The President (CRP).

This money was believed to have been used for President Nixon's re-election campaign.
Bank drafts worth $89,000 (comprising $15,000, $18,000, $24,000 and $32,000), that were identified as being drawn by Banco Internacional on April 5, 1972 from Manuel Ogarrio D'Aquaerro, a public prosecutor of Mexico, who also owned Compania de Azuere Veracruz, S.A (CAVSA), provided a clue in the investigations.

Investigators were trying to discover the origin of the fund obtained by the prosecutor, and then what it had to do with Maurice Stans in the above case. They knew CAVSA was a subsidiary of Gulf Resources and Chemical Company, Houston, Texas, and that it was no longer active.
According to their investigations, on April 3, 1972 Gulf Resources transferred $100,000 from its account at First National City Bank, Houston, to prosecutor Manuel Ogarrio in Mexico City.
They were informed that after buying bank drafts, Manuel Ogarrio delivered the $100,000, made up of the $89,000 worth of bank drafts and $11,000 in cash, through a courier, to Houston on April 5, 1972.

From Houston the money was given to the oil entrepreneurs committee, in which the Gulf Resources CEO was a member.
Investigations of Robert Allen, the CEO of Gulf Resource and Chemical Company, provided the following information:
On April 3, 1972, Gulf Resources transferred money to Manuel Oggario D'Aquaerro worth $100,000 for his services in closing CAVSA; However, Robert Allen said he possessed promissory notes issued by Manuel Oggario.

On April 5, 1972, Manuel Ogarrio lent $100,000 to the Informal Finance (Trust Account - Barker and Associate Inc), and at the same time Manuel Ogarrio received promissory notes.
On April 6, 1972, the $100,000 was conveyed to the Committee to Re-Elect The President (CRP) in the form of four bank drafts worth $89,000 and $11,000 cash.
Robert Allen's information was contradictory to the statement of Bernard Baker - that the $89,000 had been obtained from an American entrepreneur who had deposits in an offshore account.

What else was wrong with this case? On Feb. 7, 1972, President Nixon had signed the Campaign Fund Allocation Reform Act, which came into effect two months later and prohibited the granting of contributions to presidential candidates in the form of cash and donations from anonymous sources.

The contribution made by Dwayne Andreas via Kenneth Dahlberg, Maurice Stans and Bernard Barker involving the Trust Account on April 8, 1972 was provided as an anonymous donation.
The Watergate case is similar to the findings of Indonesia Corruption Watch wherein many donors have allegedly contributed to certain parties without stating clear identities.
In many cases names are given but addresses are unclear and in other cases unemployed persons earning no income have been listed as donors contributing large amounts of funds.
The case shows an indication of money laundering and attempting to conceal or obscure the source and ownership of the fund. The parties involved realized what they were doing was criminal in nature and conspired to cover this up.
Essentially, the crime (already committed) was the granting of a donation for presidential campaign activities by a company, which was prohibited by law.
But the backer then failed to properly report the amount contributed and attempted to hide the names of donors.

Presidential and vice presidential candidates can learn a lesson from the Watergate scandal, to avoid getting entangled as experienced by Nixon.
Political fervor needs further development and economic vigor an extra boost through election campaigns, but the extent of extravagance should be reduced accordingly.
The writer is a PR officer of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). The opinions expressed are personal.

Pemanfaatan Internet di Sekolah

Berdasarkan data statistic Indonesia, terlihat bahwa terkhususnya di Indonesia, terdapat 11,5 juta orang yang melakukan akses internet atau 5,2% dari total penduduk Indonesia. Hal ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pertumbuhan pengguna internet di seluruh Indonesia berkembangan sangat pesat dan sudah menjadi suatu kebutuhan utama bagi setiap orang.

Teknologi iformasi, khususnya internet memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap dimensi pendidikan. Internet memberikan kontribusi yang sangat besar didalam membantu setiap dimensi yang ada untuk selalu mendapatkan informasi yang up to date. Jaringan internet merupakan salah satu jenis jaringan yang popular dimanfaatkan, karena internet merupakan teknologi informasi yang mampu menghubungan komputer di seluruh dunia, sehingga memungkinkan informasi dari berbagai jenis dan bentuk informasi dapat dipakai secara bersama-sama. Demikian juga dalam dunia pendidikan, berkat adanya jaringan internet, maka dapat membantu setiap penyedia jasa pendidikan untuk selalu mendapat informasi-informasi yang terkini dan sesuai dengan kebutuhan.

Pada dasarnya internet memberikan kemudahan bagi kita didalam mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang IPS dan sosiologi. Kehadiran internet untuk saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi siapa saja, tidak terbatas hanya pada pelaku bisnis, namun hal ini juga udah merambah dalam berbagai bidang, terutama dunia pendidikan. Namun untuk menjadikan internet sebagai basis pengajaran, kelemahan utamanya adalah ketrsediaan sarana prasarana pendukung seperti jaringan internet, ketersediaan komoputer, dan berbagai sarana lainnya yang mesti disedia. Selain itu, perlu juga didukung dengan tingkat akses yang memadai. (reza )

Utopia Berburu Bangku Sekolah

Utopia Berburu Bangku Sekolah
Oleh Ira Musmirah

Selasa, 6 Juli 2010
Penerimaan siswa baru (PSB) tahun ajaran 2010/2011 sudah dibuka. Semua anak didik yang lulus sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sederajat sedang berburu bangku sekolah. Mereka mencari sekolah paling baik yang dapat memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik pula bagi dirinya. Setidaknya, dengan memperoleh sekolah yang demikian, yang mereka dapat selama belajar nantinya bisa menjadi modal bagi masa depan di hari kelak.

Namun ironisnya, sangat sulit mencari dan mendapatkan sekolah paling baik (paling berkualitas) jika tidak memiliki modal keuangan yang memadai. Ini ibarat jauh panggang dari api. Mereka akan mengalami kesulitan mendapatkannya, terlebih lagi bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi karena pekerjaan orangtua bukanlah sebuah profesi yang memberikan pemasukan atau pendapatan yang besar, sebut saja kuli bangunan, tukang becak, dan seterusnya. Alih-alih bisa menyekolahkan ke tempat yang bermutu, untuk makan saja sudah kesusahan. Ini sesungguhnya persoalan yang sangat mendasar.

Akhirnya, bersekolah pun menjadi sebuah barang mahal, sangat sulit dijangkau dan besar kemungkinan bagi sebagian besar masyarakat kita masih merupakan sebuah hal yang langka. Realitas sosial di negeri ini menunjukkan bahwa sangat banyak orang miskin tidak bisa bersekolah karena mahalnya biaya pendidikan. Orang miskin pun akhirnya menjadi sulit berpendidikan (Moh. Yamin, 2009).

Mereka justru harus berhenti bersekolah atau tidak usah bersekolah karena biaya melanjutkan pendidikan atau bersekolah sudah sangat melangit. Kita bisa menemukan banyak orang miskin tidak mampu bersekolah di banyak tempat. Di sekitar wilayah pusat Kota Jakarta, dekat jembatan, lampu merah, dan sejenisnya, misalnya, sangat bertaburan orang miskin yang terpaksa menjadi gelandangan. Begitu juga di kota-kota lain di Indonesia, kondisinya sama dan memilukan.

Mereka terpaksa kehilangan masa depan. Mereka harus berhenti bersekolah karena susahnya membayar biaya pendidikan yang sangat luar biasa mahal. Pendidikan ibarat barang yang dijual di mal-mal yang dihargai dengan sangat tinggi. Ini merupakan sebuah keniscayaan tak terbantahkan. Banyak orang miskin, walaupun pintar, harus berhenti sekolah.

Yang menjadi pertanyaan, di manakah kehendak politik pemerintah dalam menuntaskan buta aksara? Haruskah para elite daerah di negeri ini selalu berpikiran kerdil dan sempit, sehingga yang selalu dikedepankan adalah kepentingan pribadi dan golongan?

Kenyataan politik selalu mengilustrasikan bahwa keberpihakan para penggawa negara terhadap nasib ribuan anak orang miskin sangat kecil. Walaupun tontonan mengenai potret banyak anak miskin di banyak tempat selalu terlihat dengan mata telanjang oleh para penyelenggara negara ketika mereka melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah, hal tersebut tampaknya tidak pernah menggerakkan hati mereka untuk bisa berbuat yang terbaik bagi semua. Hatinya seperti batu, tidak pernah tergerak untuk mau memperlihatkan kehendak dan komitmen guna melakukan sebuah perubahan bagi kehidupan anak-anak orang miskin. Ini merupakan sebuah kenyataan tak terbantahkan.

Ini merupakan sebuah ironi. Yang miskin pun menjadi masyarakat bodoh dan kemudian diperbudak oleh yang kaya, yang memiliki "duit" dan kekuasaan. Ini merupakan sebuah keniscayaan.

Karena itu, jangan banyak berharap akan terjadi sebuah perubahan tatanan kehidupan yang lebih baik ke depan. Yang terjadi justru sebaliknya, bangsa ini akan makin terpuruk dan terbelakang. Pasalnya, disparitas kehidupan masyarakat sangat melebar. Yang pintar menindas yang tidak pintar.

Bumi Indonesia pun akan tetap dibanjiri bencana kemanusiaan. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah haruskah hak setiap warga negara guna memperoleh pendidikan digagalkan karena faktor miskinnya ekonomi? Padahal Pasal 31 UUD 45 menyebutkan secara tegas bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya.

Perubahan Kebijakan

Kesan elitis yang selalu menyatakan bahwa pendidikan yang berkualitas selalu identik dengan biaya tinggi itu harus segera diubah. Pendidikan berkualitas jangan menggunakan pendekatan ekonomi karena ini akan mengakibatkan terjadinya komersialisasi pendidikan (kapitalisme). Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan selalu menitikberatkan pada karakter bangsa (Doni Koesoma A, 2007).

Oleh sebab itu, tanggung jawab penggawa negara harus menggelar itu, jangan ada diskriminasi pelayanan pendidikan. Menunjukkan sikap politik yang bisa merangkul semua adalah sebuah keniscayaan. Pendidikan menjadi hak setiap warga negara, maka harus dipraksiskan secara nyata. Marilah kita belajar untuk bersikap arif dan bijaksana, agar setiap yang kita lakukan bisa memberikan kemaslahatan bersama, bukan kemudaratan.

Berhentilah untuk berpandangan sektoral. Mengubah mindset yang sempit menuju terbuka dalam mencerna realitas sosial merupakan sebuah keniscayaan. Yang terpenting adalah memajukan dunia pendidikan, mendidik anak-anak bangsa agar berkualitas, tanpa pandang bulu. Itu harus menjadi agenda bersama untuk dijalankan.***

Penulis adalah dosen Universitas Islam Malang

Upaya Mengembangkan Wawasan Kebangsaan

Upaya Mengembangkan
Wawasan Kebangsaan
Oleh Fazwan Kusumadinata

Selasa, 6 Juli 2010
Perkembangan politik di Indonesia ke depan memang sulit diramal, sulit diprediksi (unpredictable). Kita tidak mengetahui secara pasti bagaimana proses regenerasi pada tahun-tahun yang akan datang. Tentu kita berharap semua itu (pergantian kepemimpinan nasional) akan lancar-lancar saja.

Yang pasti, generasi tua yang sekarang memimpin bangsa dan menempati posisi-posisi penting dalam kepemimpinan nasional, cepat atau lambat, akan turun dari gelanggang politik. Generasi muda mau tidak mau harus tampil dalam kepemimpinan nasional, dan karena itu perlu mempersiapkan diri. Kita semua berharap agar proses regenerasi bisa berlangsung secara alamiah, tidak sampai terjadi gejolak yang memakan korban.

Banyak pihak, khususnya para analis politik, memperkirakan bahwa pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 akan terjadi proses regenerasi total, akan muncul pemimpin baru. Pemimpin baru itu (presiden dan wakil presiden, misalnya) nanti siapa, kita tidak tahu.

Bangsa ini adalah bangsa yang besar dan sangat heterogen, baik suku, agama, maupun adat istiadat. Karena itu, siapa pun yang akan memimpin bangsa ini ke depan, kita harapkan adalah figur yang baik, yang berkualitas, yang mempunyai kemampuan untuk memimpin bangsa ini.

Dalam perjalanan sejarah, kita sebagai bangsa telah mengalami berbagai peristiwa penting. Tak kurang dari 350 tahun bangsa ini pernah dijajah oleh bangsa asing. Kemudian, ada Hari Kebangkitan Nasional 1908, ada Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Rangkaian peristiwa sejarah tersebut memiliki arti penting dalam kehidupan kebangsaan kita dan mampu membentuk satu kesatuan tekad, cita-cita, dan tujuan awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan awal itu ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pengalaman sejarah tersebut hendaknya dapat menjadi acuan bangsa ini ke depan dalam menghadapi tantangan global. Kita sebagai bangsa oleh Tuhan dikaruniai sumber daya yang lengkap dan melimpah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya alam itu seharusnya menjadikan bangsa ini hidup sejahtera, adil, dan makmur.

Namun, kenyataannya, pada saat ini bangsa kita tengah menghadapi berbagai persoalan dan terjadi disorientasi fungsi kehidupan sosial kebangsaan. Sebagai bangsa, kita juga sedang mengalami berbagai kemunduran, baik dari segi ekonomi, politik maupun moral.

Persoalan-persoalan yang terjadi saat ini, seperti kemiskinan, kebodohan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, perlu segera diatasi. Bangsa ini telah memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan sekaligus roh dalam perjalanan kita ke depan, dengan segala persoalan yang kita hadapi.

Permasalahannya, banyak elite bangsa ini seperti tidak mau memahami dan tidak mampu menjabarkan semangat dan roh Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itu, harus ada upaya sungguh-sungguh untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Jika tidak, berbagai masalah itu bisa saja mendistorsi makna dan cita-cita kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Prinsipnya, ke depan perlu ada kemauan bersama seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu memajukan bangsa ini, sebagaimana semangat awal kebangkitan nasional yang digagas oleh founding fathers dalam menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan NKRI ini.

Kita mempunyai semangat kebangsaan yang tinggi sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para pendiri republik tercinta ini. Semangat kebangsaan-semangat cinta pada bangsa dan tanah air-seperti inilah yang kini luntur. Kalau orang mencintai bangsa dan tanah airnya, tentu dia akan merasa malu mengeruk uang negara yang akibatnya dapat menyengsarakan rakyat banyak.

Celakanya, kini banyak orang yang dengan tidak malu-malu melakukan korupsi. Seorang pegawai pajak golongan rendah pun konon telah memiliki kekayaan puluhan, bahkan hingga ratusan miliar rupiah. Ini sungguh menyakitkan hati rakyat.

Di samping itu, tampaknya kita telah terjebak dalam persoalan-persoalan seperti fanatisme kedaerahan, egoisme kesukuan, silang pendapat, dan sikap otoritarian. Sikap seperti inilah yang menjadikan bangsa ini mundur, mengalami degradasi mental, dan disorientasi.

Seperti penulis singgung pada awal tulisan ini, cepat atau lambat akan terjadi proses regenerasi. Secara alamiah generasi tua akan turun dari panggung politik, digantikan oleh generasi yang lebih muda. Karena itu, mau tidak mau generasi muda harus mempersiapkan diri.

Dalam kaitan itu, beberapa hal penting harus diperhatikan. Pertama, pembangunan karakter dan mental (nation and character building) perlu lebih dikedepankan. Kita yakin,

bangsa yang bermental kuat dan memiliki semangat juang yang tinggi akan mampu melewati berbagai persoalan bangsa. Ini berarti bahwa pendidikan perlu diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar penciptaan individu yang kuat dan berkarakter sekaligus memiliki integritas di samping intelektualitas.

Kedua, ini yang menurut hemat penulis sangat penting, bersamaan dengan itu kita perlu terus-menerus mengupayakan pendalaman dan pengembangan wawasan kebangsaan. Generasi muda tidak boleh terseret pada kecenderungan fanatisme kedaerahan dan kesukuan. Roh Bhinneka Tunggal Ika hendaknya tertanam di hati sanubari segenap bangsa ini, termasuk generasi muda. Kita harus menghindari sekat-sekat primordial di antara sesama komponen bangsa.

Ketiga, semua elite politik di negeri, baik yang ada di Partai Golkar, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, maupun yang ada di partai-partai lain, perlu berupaya mewujudkan pembangunan iklim politik yang sehat dan dinamis. Kita menyadari peran politik sangat menentukan stabilitas suatu negara dan bangsa. Semua elite politik harus mampu menciptakan situasi dan kondisi politik yang bisa mempercepat proses pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.***

Penulis adalah Ketua DPP AMP

Nasib Guru Bantu

Nasib Guru Bantu


Selasa, 6 Juli 2010
Cerita tentang nasib guru bantu, baik di DKI Jakarta maupun di daerah-daerah, selalu saja tidak mengenakkan. Di daerah-daerah, banyak guru bantu yang sudah mengabdi di dunia pendidikan selama bertahun-tahun. Bahkan ada yang belasan tahun (seperti kita baca di koran) posisinya masih juga tidak jelas.

Mereka tidak bisa segera diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS), dengan alasan yang tidak terlalu jelas. Sudah dalam kondisi begitu pun, honornya yang relatif kecil itu sering terlambat datang. Lebih celaka lagi, ada yang honornya "disunat" oleh oknum aparat di instansi tersebut untuk kepentingan ini, kepentingan itu dan sebagainya.

Meski demikian, mereka toh tetap setia menjalankan tugas panggilannya di dunia pendidikan (mengajar), turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi, sampai kapan mereka terus-menerus harus bersabar? Kapan mereka segera diangkat menjadi CPNS, sebagai abdi negara?

Itu ternyata tidak hanya terjadi di daerah-daerah. Di DKI Jakarta pun, konon tak kurang dari 6.853 guru bantu yang juga tidak kenal lelah memperjuangkan nasibnya. Bahkan, dari jumlah itu, banyak di antaranya yang sudah belasan tahun tetap saja masih sebagai guru bantu. Mereka tidak pernah berhenti berharap. Mereka terus menuntut agar Gubernur DKI Fauzi Bowo segera mengangkat statusnya menjadi CPNS.

Untuk menuntut peningkatan status kepegawaiannya itu bahkan mereka sampai-sampai menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, dengan membawa peralatan masak. Itu yang kami lihat pekan lalu. Ya, pada era reformasi ini, semua kita (termasuk guru bantu) punya hak untuk menyatakan pendapat dan harapannya, termasuk melalui aksi demo. Mudah-mudahan orang-orang yang "di atas" mau mendengar dan memperhatikan mereka.

Masih soal guru, di koran ini juga diberitakan adanya guru-guru dan karyawan di sebuah sekolah menengah atas (SMA) di Jakarta Timur yang pelesiran ke Singapura dan Batam.

Waduh-waduh, di satu pihak ada ribuah guru bantu yang nasibnya belum jelas, namun di pihak lain ada guru-guru yang begitu makmur hingga bisa pelesiran ke luar negeri. Ibaratnya, ada sekelompok kecil guru yang dengan enaknya makan roti keju dan tak mau tahu saudaranya yang makan singkong.

Kalau berita di koran itu benar, di manakah hati nurani Anda, wahai Bapak-Ibu Guru? Tega betul Anda pelesiran ke luar negeri, sementara di sekolah Anda sendiri ada siswa yang karena belum melunasi angsuran uang pangkal, rapornya masih ditahan pihak sekolah. Tidak malukah Anda pelesiran ke luar negeri, sementara ribuah guru bantu di DKI Jakarta dan di berbagai daerah nasibnya tidak jelas?

Ya, bersenang-senang ke luar negeri, siapa pun boleh, termasuk para guru. Namun, kalau dana yang dipakai untuk pelesiran itu hasil dari "bisnis" di dunia pendidikan (sudah bukan berita baru lagi bahwa biaya pendidikan di zaman ini sungguh mencekik leher rakyat kecil), menurut kami, itu tidak etis.

Sari Marhaensakti
Pedurenan, Tangerang, Banten

Pendidikan Berbasis Kreativitas

Pendidikan Berbasis Kreativitas


Kamis, 8 Juli 2010
Saat ini pendidikan di Indonesia lebih ditekankan pada penguasaan konsep dan materi. Memang, ini bukan hal yang salah. Namun, kegiatan berbasis aplikasi atau praktik juga harus diperhatikan keberadaannya. Saat ini, siswa, terutama yang berada di jenjang SD-SMP-SMA, lebih dituntut berada dalam kelas. Mereka mendengarkan guru berbicara dan memutar slide power point (bagi kelas berbasis ICT) yang membuat mereka bosan. Kemudian setelah guru selesai menerangkan, mereka diberi kesempatan untuk menjawab.

Sebenarnya pendidikan yang seperti ini tak cukup. Siswa membutuhkan "ladang" untuk berekspresi yang dapat mereka gunakan untuk mengaplikasikan teori yang telah mereka terima. Mereka ingin menyalurkan kreativitas yang mereka miliki.

Pendidikan berbasis praktik dapat memperlihatkan hasil nyata dari pendidikan yang di dalamnya terdapat aspek penguasaan konsep. Namun, lantas pendidikan jangan hanya berbasis praktik saja dan kemudian beranggapan bahwa teori itu tak perlu. Bukan seperti itu!

Dalam benak penulis, konsep pendidikan yang ada seharusnya memiliki bobot yang berimbang antara teori dan aplikasi (praktik). Selama ini penulis bertanya-tanya, sebenarnya apa, sih, hasil dari proses pendidikan yang ditempuh selama 12 tahun bersekolah (SD-SMP-SMA)? Apakah hanya gelar kejuaraan semata karena berhasil meraih peringkat 3 besar?

Belajar selama 12 tahun di sekolah, menguasai konsep-konsep, tapi tak membuahkan hasil nyata selain hanya sebuah gelar kejuaraan. Hal inilah yang menjadi kegelisahan penulis.

Seharusnya dengan hasil selama 12 tahun melalui proses pendidikan, seorang siswa bisa menciptakan sebuah produk hasil dari penguasaan konsep teori yang mereka terima di bangku sekolah. Inilah yang dimaksud dengan pendidikan berbasis praktik atau aplikasi. Jika hal yang terjadi demikian, maka ketika ada yang bertanya mengenai hasil pendidikan, dengan mudah ia akan menjawab, "Saya telah menciptakan produk, robot, dan alat." Atau kemudian ia akan menjawab, "Saya telah berhasil membuat buku, desain program, dan sebagainya."

Produk hasil penguasaan konsep yang mereka buat adalah berdasarkan pada kreativitas masing-masing. Ada yang menyukai sastra, maka ia akan membuat sebuah karya sastra (entah puisi, cerpen, novel, dan sebagainya) yang di dalamnya termuat konsep teori yang selama ini ia terima. Atau, bagi yang menyukai gambar, maka ia akan membuat sebuah poster, lukisan, atau apa pun yang di dalam gambar tersebut ia menuangkan teori-teori yang telah ia kuasai.

Jika yang demikian teraplikasi dalam kegiatan pendidikan di Indonesia, maka yang terjadi adalah generasi-generasi bangsa ini akan menjadi generasi yang tak hanya hebat dalam menjawab dan mengerjakan soal saja. Tetapi, ia dapat membuat produk-produk hasil belajar mereka selama ini.

Wallahu a'lam bishshawab.

Ika Feni Setiyaningrum
Karang Malang
Yogyakarta 55281

Isra' Mi'raj dan Shalat "Kemanusiaan"

Oleh Anton Prasetyo

Jumat, 9 Juli 2010
Teori innash shalaata tanhaa'anil fahsyaai wal munkar (sesungguhnya shalat pasti akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar) [QS Al Ankabuut: 45] dalam artian, shalat menjadi barometer seluruh amal perbuatan manusia, tidak ada yang berani membantah. Kendati demikian, jemaah kita sering mempertanyakan realisasi teori yang ada. Betapa tidak, di lapangan, banyak kaum muslimin yang giat mengerjakan shalat, namun tidak hentinya dalam mengerjakan kemungkaran.

Terekam dalam ingatan kita, betapa kehidupan yang ada penuh dengan kesemrawutan persoalan. Semua tidak lepas dari perbuatan mungkar. Di sekitar kita, jumlah koruptor makin hari makin banyak jumlahnya. Keluarga yang melakukan ke-zaliman terhadap saudaranya juga terjadi di mana-mana. Para pengusaha menzalimi pekerjanya telah dianggap sebagai hal yang wajar. Begitu seterusnya. Sementara, saat mempertanyakan orang yang melakukan perbuatan mungkar, mereka aktif mengerjakan shalat lima waktu, bahkan ditambah shalat sunahnya.

Berakar dari sinilah menjadi pertanyaan besar akan firman Tuhan yang termaktub di atas, apakah memang benar firman yang ada? Jika sekilas menilainya, barangkali saja semua di antara kita akan menjawab bahwa firman Tuhan tersebut tidak terbukti di lapangan. Terbukti, tidak semua orang yang mengerjakan shalat bisa menjadikan dirinya sebagai seorang yang saleh kepada sesama. Namun, akan menjadi berbeda saat jawaban yang kita utarakan menggunakan proses panjang, penuh dengan analisis yang matang. Dengan proses yang panjang, dalam diri kita akan dengan mudah menerima kebenaran firman Tuhan di atas. Kita akan bisa membenarkannya.

Adanya permasalahan betapa banyak kaum muslimin yang mengerjakan shalat, namun tetap menjalankan perbuatan kemaksiatan, perlu diteliti, bagaimanakan cara yang dilakukan sang mushalli (orang yang mengerjakan shalat)? Benarkah shalat yang dilakukan telah sesuai dengan yang diajarkan dalam agama? Selain syarat dan rukunnya terpenuhi, sudahkah shalat mereka khusyuk? Bagaiamanapun, dalam ibadah shalat tujuan utama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Sementara shalat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah tidak lain dan tidak bukan adalah shalat yang khusyuk. "Alladziina hum fii shalaatihim khaasyi'uun (yaitu mereka yang dalam mengerjakan shalatnya dengan khusyuk)," firman Allah.

Shalat khusyuk menjadi kunci utama keberhasilan shalat dikarenakan di dalamnya terkandung beragam perkara yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Shalat khusyuk setidaknya memiliki beberapa ciri. Adanya kepemimpinan dalam shalat berjemaah, adanya rasa cinta kasih sebagaimana yang ada dalam surah al-Fatihah, adanya ketawaduan sebagaimana dalam sujud, hingga adanya tebar salam dalam setiap mengakhiri shalat.

Kepemimpinan dalam shalat berjemaah dapat dipraktikkan langsung dalam kehidupan nyata. Shalat berjemaah mengisyaratkan keberhasilan kehidupan dengan perolehan derajat yang berlipat. Dalam shalat jamaah, setiap orang yang mengerjakan shalat di dalamnya akan diberi pahala 27 kali lipat dibandingkan dengan shalat sendirian. Kenyataan ini sama halnya dengan kehidupan nyata, saat menyendiri, dipastikan akan banyak ketidakberhasilan dalam beragam hal. Namun saat bergabung, berorganisasi, dan kerja sama dengan baik, dipastikan kesuksesan besar akan menjadi perolehan setiap individu.

Shalat berjemaah juga mengajarkan agar seorang imam adalah orang yang paling aqro' (bacaan al-Qur'an-nya bagus), faqih (ahli fikih) dan sebagainya. Sementara makmum harus patuh tunduk kepada apa yang dilakukan imam. Makmum tidak boleh berada di depan atau bergerak lebih dahulu dibanding imam. Jika itu dilakukan, maka shalat makmum dianggap batal.

Di samping itu, seorang makmum juga harus mengikuti seluruh gerak-gerik imam, dan mengingatkan saat sang imam lupa mengerjakan rukun fi'li (perbuatan) atau qauli (bacaan). Ini mengisyaratkan dalam kehidupan nyata meski diterapkan adanya kepemimpinan (leadership) yang baik. Seorang pemimpin harus berjiwa leadership, sementara anggotanya juga harus tunduk patuh dan mendukung sang pemimpin, dengan cara mengikuti dan memberikan masukan demi terselenggaranya kepemimpinan yang sempurna.

Al-Fatihah yang harus dibaca dalam setiap shalat memiliki pesan cinta kasih yang begitu mendalam. Dimulai dari basmalah, terdapat kata-kata ar-Rahmaan dan ar-Rahiim yang semuanya berarti "kasih sayang", hingga ayat terakhir, ghairi al-maghdlubi 'alaihim wala ad-dhalin (bukan jalan orang-orang yang zalim) adalah pesan cinta Tuhan yang mesti dipraktikkan manusia. Sehingga dari sini, jika saja dalam kehidupan nyata selalu ada nada-nada cinta yang muncul dan dipraktikkan oleh setiap individu kepada siapa pun, dipastikan kehidupan akan berjalan dengan baik. Kemungkaran tidak terjadi di mana-mana.

Sementara sujud menjadi bagian penting dalam shalat juga memiliki makna yang luas dalam kehidupan nyata. Dalam sujud dapat diambil hikmah bahwa setiap orang harus mengakui bahwa dirinya adalah sosok yang tidak memiliki apa-apa, tidak patut untuk merasa "paling" dari yang lain. Manusia harus merasa dirinya adalah hina sehingga dapat tunduk kepada Tuhan-nya dan menghormat kepada sesama.

Di akhir shalat ada salam. Ini adalah isyarat bahwa seseorang yang telah mengerjakan shalat yang notabene diperuntukkan bagi Tuhannya, harus memulai bersosial, menebar keselamatan kepada siapa pun. Jika dalam shalat seseorang bisa khusyuk, melaksanakan syarat rukunnya dengan baik serta mengingat kepada Allah dengan penuh ketawaduan, serta setelah shalat dapat menebar salam serta bisa menerjemahkan proses shalat ke dalam kehidupan nyata, maka kesalehan kepada Tuhan dan kesalehan kepada sesama akan terwujud. Sehingga dari sini shalat yang dijadikan tanhaa 'anil fahsyaai wal munkar akan terwujud.

Sekarang yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama adalah mengupayakan agar diri setiap individu tudak hanya bisa shalat secara kontinu, namun juga khusyuk dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Dengan penuh keseriusan, dimulai dari sekarang, saat peringatan Isra' Mi'raj, di mana Nabi menerima perintah shalat secara langsung dari Allah, dipastikan setiap kita akan dapat berhasil dan bisa memperoleh predikat mu'min, sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam surat Al-Mu'minun. Wallahu a'lam. ***

Penulis adalah Ketua Jam'iyyah Qurra'wal Huffad
PP Nurul Ummah DIY, alumnus UMY dan UIN Yogyakarta